Fauzi Amro Sambut Baik Langkah Pemerintah Batasi Anggaran Perjalan Dinas

13-11-2024 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro saat diwawancarai di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). Foto: Cantika/vel

Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro mengapresiasi langkah pemerintah yang membatasi anggaran perjalan dinas pada kementerian dan lembaga. Apabila kebijakan itu berjalan dengan efektif dan efisien, penghematan yang dilakukan negara akan sangat besar.

 

“Nah efektif efisien itu dalam arti jangan terlalu sering-sering berangkat kunjungan keluarnya ke luar negeri atau ke dalam negeri. Menurut saya yang paling penting itu efektivitasnya sebuah perjalanan itu misalnya dari total kemarin misalnya 100% sekarang turun 50% ya kami bisa menerima itu,” kata Fauzi kepada tim Parlementaria di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024)

 

Dengan penghematan tersebut, pemerintah bisa memanfaatkan anggaran itu untuk kebutuhan lainnya, terutama yang sesuai dengan visi presiden RI Prabowo Subianto. Salah satunya adalah makan bergizi Rp71 triliun, pembangunan sekolah Rp20 triliun, serta pengobatan gratis sekita Rp5-6 triliun.

 

“Terus satu lagi membangun ketahanan pangan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan bahkan provinsi itu pelaksanaannya kurang lebih tetap hampir Rp112 - Rp115 triliun,” jelasnya

 

Ia berharap, kebijakan ini tidak hanya berlaku di pusat, melainkan seluruh komponen elemen bangsa. “Tidak hanya di pusat. di provinsi, di kabupaten/kota juga melakukan penghematan anggaran khusus perjalanan dinas,” tutupnya. (hal/rnm)

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...